Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan skema sertifi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan pelatihan dan sertifikasi tahap pertama, untuk mendukung kapasitas pekerja konstruksi dalam membangun infrastruktur di Nusantara, wilayah ibu kota baru di Kalimantan Timur. Program pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja konstruksi di ibu kota baru bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor konstruksi dan merupakan bagian dari rencana PUPR untuk mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk masa jabatan 2019-2024. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR mengatakan, pembangunan infrastruktur di ibu kota baru membutuhkan banyak tenaga kerja konstruksi yang terlatih, terampil, dan professional. Program pelatihan ini akan berlangsung dalam lima tahap mulai Agustus 2022 hingga Desember 2022, dengan target melatih dan mensertifikasi 9.300 pekerja konstruksi. Direktur Bina Konstruksi dan Produktivitas Ditjen Bina Konstruksi PUPR, mengatakan bahwa 1.535 orang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi tahap pertama. Dari jumlah tersebut, 817 peserta berasal dari Kalimantan Timur, dengan 317 peserta belajar secara online/daring melalui Zoom dan belajar offline di Universitas Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, dan Universitas Mulawarman. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di ibu kota baru, PUPR secara bertahap mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,73 triliun untuk tahun 2022-2024, dengan rincian Rp 4,07 triliun di tahun 2022, Rp 20,48 triliun di tahun 2023, dan Rp 18,18 triliun di tahun 2024. Diperkirakan, sekitar 260.000 pekerja konstruksi akan dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru antara tahun 2022-2024. Di antaranya, pada tahun 2022 sebanyak 30.000 orang, tahun 2023 sebanyak 123.000 orang, dan 107.000 orang pada tahun 2024.